Ruang Lingkup Ilmu Politik
Ruang lingkup dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai luasnya subjek yang tercakup. Jadi dapat dikatakan ruang lingkup ilmu politik adalan h luasnya cakupan subjek yang dipelajari atau bsa dibilang tempat berlangsungnya ilmu politik diterapkan.
Ruang lingkup politikdalam contemporary political science, terbitan UNESCO 1950, ilmu politik di bagi dalam empat bidang:
I. 1. Teori politik.
1. Teori Politik
Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa phenomena.Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep.Konsep itu lahir dalam pikiran manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat di pakai sebagai batu loncatan.
Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari phenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas :
a. Tujuan dari kegiatan politik
b. Cara-cara mencapai tujuan
c. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu
d. Kewajiban-kewajiban yang di akibatkan oleh tujuan politik itu.
Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory di bedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak.
a. Teori-teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma politik. Karena ada nya unsur norma-norma dan nilai maka teori-teori ini boleh di namakan valuetional (mengandung nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi, dan sebagainya.
b. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas phenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan nonvaluational. Ia biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan) dan berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan di simpulkan dalam generalisasi-generalisasi.
Teori-teori politik yang dasarnya dari moril fungsinya terutama menentukan pedoman dan patokan yang bersifat moral dan yang sesuai dengan norma-norma moral. Dan teori-teori politik moril ini memperjuangkan satu tujuan yang bersifat moral dan atas dasar itu menetapkan suatu kode ethik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik. Fungsi utama dari teori-teori politik ini ialah mendidik warga masyarakat mengenai norma-norma dan nilai-nilai itu.
Teori-teori yang mempunyai sifat moril dapat di bagi lagi dalam tiga golongan, yaitu :
a. Filsafat politik, mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakekat dari kehidupan politik di dunia. Misalnya menurut filsuf yunani plato, keadilan merupakan hakekat dari alam semesta dan sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai “kehidupan yang baik”. Filsafat politik erat hubungannya dengan etika dan filsafat sosial.
b. Teori politik sistematis, teori ini tidak menjelaskan asal usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik.
c. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan suatu yang di miliki seorang atau sekelompok orang, atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang di hadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Nilai-nilai dan ide-ide ini merupakan suatu sistim yang berpautan. Dasar dari ideologi politik adalah keyakinan akan adanya suatu pola tata tertib sosial politik yang ideal. Ideologi berbeda dengan filsafat yang sifatnya merenung-merenung yang mempunyai tujuan untuk menggerakkan kegiatan dan aksi. Ideologi yang berkembang luas mau tidak mau di pengaruhi oleh kejadian-kejadian dan pengalaman-pengalaman dalam masyarakat dimana dia berada, dan sering mengadakan kompromi dan perubahan-perubahan yang cukup luas.
Macam – macam teori politik :
I. Teori Politik Zaman Klasik
1. Teori Politik Socrates :
Kepribadian politik Socrates sebagai seorang teoritikus politik yang berupaya jujur, adil dan rasional dalam hidup kemasyarakatan dan mengembangkan teori politik yang radikal.Namun keinginan dan kecenderungan politik Socrates sebagai teoritikus politik membawa kematian melalui hukuman mati oleh Mahkamah Rakyat (MR).Metode Socrates yang berbentuk Maieutik dan mengembangkan metode induksi dan definisi. Pada sisi lain Socrates memaparkan etika yang berintikan budi yakni orang tahu tentang kehidupan dan pengetahuan yang luas. Dan pada akhirnya akan menumbuhkan rasa rasionalisme sebagai wujud teori politik Socrates.
2. Teori Politik Plato :
Filsafat politik yang diuraikan oleh Plato sebagai cerminan teori politik. Dalam teori ini yakni filsafat politik tentang keberadaan manusia di dunia terdiri dari tiga bagian:
a. Pikiran atau akal
b. Semangat atau keberanian
c. Nafsu/keinginan berkuasa.
3. Teori Politik Aristoteles :
Aristoteles membagi teori politik yang bernuansa filsafat politik meliputi :
a. Filsafat teoritis
b. Filsafat praktek
c. Filsafat produktif
II. Teori Politik Zaman Pertengahan
1. Teori Politik Agustinus
Keadilan politik dalam negara Tuhan karena ditopang oleh adanya nilai kepercayaan dan keyakinan tentang:
a. Tuhan menjadi raja sebagai dasar Negara
b. sebagai dasar Negara
c. Kehidupan warga negara penuh kepatuhan
d. Penguasa bertindak selaku pelayan dan pengabdi masyarakat.
2. Teori Politik Machiavelli
Penguasa yang ideal yaitu penguasa militer, hal ini digambarkan dalam teori politik dan etika Machiavelli sebagai dasar nasionalisme.
III. Teori Politik Zaman Modern
v Teori Politik Thomas Hobbes
Thomas Hobbes mengemukakan teori politik State Of Nature yakni manusia yang satu menjadi lawan terhadap manusia lain. Keadaan ini disebut In Abstracto yang memiliki sifat :
a. Bersaing
b. membela diri
c. ingin dihormati.
Pada sisi teori politik dan teori kekuasaan ini digambarkan oleh Hobbes dalam buku Leviathan.Namun dari segi praktis teori politik Hobbes dominan berlaku pada saat sekarang.
v Teori Politik John Locke
Kegiatan semasa hidup John Locke yang mampu berkarya dalam bidang teori politik ditulis dalam buku TWO TREATISES ON CIVIL GOVERNMENT.State of Nature juga merupakan karya teori politik yang beda dengan Hobbes. John Locke menekankan bahwa dalam state of nature terjadi:
a. Kebingungan
b. Ketidak pastian
c. Ketidak aturan
d. Tidak ada kematian
Dalam hal bentuk negara Locke membagi atas:
a. Monarkhi
b. Aristokrasi
c. Demokrasi
v Teori Politik Montesquieu
Teori politik Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan landasan pembangunan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya CHECK AND BALANCE terhadap mekanisme pembangian kekuasaan :
a. Kekuasan Legislatif adalah sebagai pembuat undang- undang
b. Kekuasaan Eksekutif adalah sebagai pelaksana undang- undang
c. Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan untuk menghakimi
2. Sejarah perkembangan ide-ide politik
Ide-ide politik sering juga dibahas menurut sejarah perkembangannya, oleh karena setiap ide politik selalu erat hubungannya dengan pikiran-pikiran dalam masa ide itu lahir.Ide politik itu tak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai, norma-norma dan prasangka dari masanya sendiri dan karena itu karya-karya dari filsuf-filsuf serta ahli-ahli politik hendaknya dibahas dengan menyelami sejarahnya.Kupasan berdasarkan sejarah ini di negara-negara Barat biasanya mulai zaman Yunani Kuno dalam abad ke-6 SM sampai abad ke-20 ini.
II. Lembaga-lembaga politik:
Lembaga politik merupakan suatu badan yang mengkhususkan diri pada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang, berkaitan dengan kehidupan politik, menyangkut tujuan dari keseluruhan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan dalam bermasyarakat.
Lembaga politik dalam suatu negara yang menganut pola pemisahan kekuasaan biasanya terdiri atas legislatif (parlemen, berwenang membuat undang-undang), eksekutif (pemerintah, melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (peradilan, berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang). Adapun peran serta fungsi dari lembaga politik adalah sebagai berikut :
1. Menjaga keamanan dan integritas masyarakat.
2. Melaksanakan kesejahteraan umum.
3. Memelihara ketertiban di dalam wilayahnya, berkaitan dengan kehidupan politik.
4. Sebagai saluran bagi anggota masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial ke atas (social climbing).
5. Sebagai penentu kepemilikan salah satu kriteria dalam stratifikasi sosial, yakni kekuasaan. (http://sociology4all.co.cc/?p=111)
Lembaga politik meliputi :
1. Undang- Undang Dasar
2. Pemerintah Nasional
3. Pemerintah lokal dan daerah
4. fungsi ekonomi dan sosial dari pemerintah
5. Perbandingan lembaga-lembaga politik
III. Partai-partai,golongan (groups),dan pendapatan umum
1. Partai-partai politik
Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusionil – untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
2. Golongan-golongan dan asosiasi-asosiasi
3. Partisipasi warga Negara dalam pemerintah dan administrasi
Contoh partisipasi warga Negara :
a. Lingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemasang atribut kenegaraan pada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita di media masa dan elektronik.
b. Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain-lain; pembuatan AD - ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusi atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.
c. Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb.
d. Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalam pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.
4. Pendapatan umum
VI. Hubungan Internasional
1. Politik Internasional
Politik internasional adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antarnegara maupun antarnegara dengan organisasi internasional. Salah satu contoh dari politik Internasional adalah saat Indonesia tidak memihak antara dua blok yang sedang perang dingin karena Indonesia memiliki politik Internasional yang bebas dan aktif, selain itu Indonesia juga tergabung dalam PBB sehingga dapat aktif dalam menegakkan perdamaian dunia.
2. Organisasi-organisasi dan administrasi internasional
Ø Organisasi Internasional
§ Pengertian Organisasi Internasional
Organisasi Internasional dapat diartikan sebagai wadah dari pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda.
§ Adapun unsur-unsur yang memperkuat suatu kerja sama Internasional dikatakan organisasi Internasional meliputi :
1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melintasi batas Negara
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama
3. Hubungannya bisa saja anatar pemerintah maupun non-pemerintah
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan
§ Adapun menurut couloumbis dan wolfe untuk pendefenisian Organisasi internasional dapat dikaji melalui tiga pendekatan :
1. Dari segi tujuan organisasi, bersifat internasional yaitu bahwa kegiatannya melintasi batas-batas Negara nasional
2. Dari tinjauan terhadap model-model dan kelembagaan organisasi internasional yang dewasa ini
3. Sebagai proses yang mendekati taraf pengaturan oleh suatu bentuk pemerintahan, dalam hubungan yang mencangkup baik antara Negara dengan Negara maupun natara actor-aktor bukan Negara.
Ø Administrasi Internasional
§ Pengertian Administrasi Internasional
serangkaian proses kegiatan kerjasama dalam upaya pemanfaatan segala sumber daya demi mencapai tujuan secara internasional melintasi batas-batas Negara, melibatkan antara Negara dengan Negara,antara Negara dengan organsasi internasional atau antara organisasi internasional satu sama lainnya
§ kegiatan dalam administrasi internasional meliputi dua hal,yaitu : a. Kegiatan Negara yang pada umumnya diatur bedasarkan hukum public b. Kegiatan individu dan kelompok yang pada umumnya diatur berdasarkan hukum perdata.
§ Contoh Administrasi Internasional
1. PBB = UNO (the United Nation Organization)
2. UNESCO (United Nation Education, Science and Cultural Organization)
3. UNICEF (United Nation International children’s Emergency Fond)
4. IMF (International Monetry Fund)
5. ILO (International Labour Organization)
3. Hukum Internasional.
Ø Pengertian Hukum Internasional
Prof Dr. Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional lainnya.
Ø Hukum internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu :
a. Hukum Perdata Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur hubungan hukum antara warga negara di suatu negara dengan warga negara dari negara lain (hukum antar bangsa)
b. Hukum Publik Internasional, adalah hukum internasional yang mengatur negara yang satu dengan lainnya dalam hubungan internasional (Hukum Antarnegara)
Ø Asas-Asas Hukum Internasional
Asas-asas yang berlaku dalam hukum internasional, adalah :
a. Asas Teritorial, Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang berada dalam wilayahnya.
b. Asas Kebangsaan, menurut asas ini setap warganegara dimanapun dia berada, tetap mendapat perlakuan hukum dari nearanya. asas ini memiliki kekuatan ekstrateritorial, artinya hukum negara tetap berlaku bagi seorang warganegara walaupun ia berada di negara lain.
c. Asas Kepentingan Umum, menurut asas ini negara dapat menyesuaikan diri dengan dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.
Ø Subjek Hukum Internasional
Subjek hukum Internasional terdiri dari :
a. Negara
b. Individu
c. Tahta Suci / vatikan
d. Palang Merah Internasional
e. Organisasi Internasional
f. Sebagian Ahli mengatakan bahwa pemberontak pun termasuk bagian dari subjek hukum internasional.
Ø Sumber Hukum Internasional
Sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu :
a. Sumber hukum materil, yaitu segala sesuatu yang membahas dasar berlakunya hukum suatu negara.
b. Sumber hukum formal, yaitu sumber darimana kita mendapatkan atau menemukan ketentuan-ketentuan hukum internasional.
